APBD-P Mimika 2026, Fraksi Gerindra Soroti Modal BUMD Rp5,8 Miliar dan Turunnya PAD
TMKInfo.Id — Fraksi Partai Gerindra DPRK Mimika menyoroti penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Mimika 2026 pada sidang paripurna, Sabtu (27/9/2026).
Elinus secara khusus mempertanyakan efektivitas penyertaan modal daerah yang dalam rancangan anggaran mencapai Rp5,8 miliar. Fraksi menilai pemerintah daerah perlu memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat dan hasil yang diharapkan dari dana yang disertakan kepada BUMD tersebut.
Menurut Fraksi, penyertaan modal tidak cukup hanya dianggarkan, tetapi harus memiliki tujuan, manfaat, proyeksi hasil dan indikator keberhasilan yang jelas, termasuk kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami meminta penjelasan mengenai tujuan, manfaat, proyeksi hasil, serta indikator keberhasilan penyertaan modal tersebut bagi peningkatan pelayanan publik,” Kata Elinus
Elinus juga menyoroti kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. Dengan adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah, Gerindra meminta adanya kejelasan mengenai sejauh mana investasi tersebut memberikan keuntungan atau dividen bagi daerah.
Di sisi lain, Gerindra menyoroti penurunan target PAD sebesar Rp1.032.386.136.000 dalam rancangan perubahan APBD 2026.
Penurunan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah, terutama mengenai faktor yang menyebabkan target PAD turun serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan kembali kemampuan pendapatan daerah.
Elinus mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan yang ada, tetapi melakukan pendataan dan optimalisasi terhadap seluruh potensi pajak dan retribusi daerah.
“Pemerintah daerah perlu lebih serius meningkatkan PAD dengan memastikan seluruh potensi pajak dan retribusi terdata secara akurat, dikelola secara transparan, serta dipungut secara optimal,” tegas Elinus
Menurutnya , kondisi penurunan PAD perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. Target pendapatan harus disusun secara realistis berdasarkan potensi riil daerah, sekaligus diikuti dengan strategi peningkatan penerimaan yang terukur.
Untuk Diketahui Rancangan Perubahan APBD Mimika 2026 yang diajukan pemerintah daerah mencatat pendapatan daerah sebesar Rp5,053 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp6,164 triliun. (*)
