Fraksi Gerindra Terima LKPJ Bupati Mimika, Soroti Serapan APBD dan Pembangunan
TMKINFO.ID – Fraksi Partai Gerindra DPR Kabupaten Mimika menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Keputusan tersebut disampaikan dalam Pandangan Akhir Fraksi Gerindra pada Rapat Paripurna DPRK Mimika, Kamis (30/7/2026).
Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, mengatakan pihaknya mengapresiasi jawaban dan penjelasan Pemerintah Kabupaten Mimika terhadap berbagai catatan, kritik, dan rekomendasi fraksi. Namun, Fraksi Gerindra menegaskan komitmen pemerintah harus diwujudkan melalui program yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.
Salah satu perhatian Fraksi Gerindra adalah rendahnya realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang dipengaruhi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa. Fraksi meminta pemerintah daerah mempercepat tahapan perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran tidak kembali terlambat dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi Gerindra juga mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor potensial seperti perikanan, pertanian, pariwisata, pajak dan retribusi daerah, serta inovasi sumber pendapatan baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
Dalam bidang pembangunan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memastikan program infrastruktur memiliki jadwal pelaksanaan yang jelas, pengawasan ketat, dan evaluasi berkala. Beberapa rekomendasi yang disampaikan meliputi percepatan pembangunan jembatan penghubung wilayah pegunungan dan pesisir, penguatan transportasi udara di daerah pedalaman, pembangunan dermaga, serta normalisasi alur sungai di wilayah pesisir.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah daerah didorong meningkatkan kuota pelatihan vokasi bagi masyarakat Amungme dan Kamoro dari sekitar 500 orang menjadi minimal 1.000 orang setiap tahun sesuai kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memperkuat kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal. Tingginya angka pengangguran sekitar 14.000 orang dinilai membutuhkan kerja sama pemerintah, perusahaan, dan kontraktor agar tenaga kerja lokal mendapat prioritas.
Pada sektor usaha, Fraksi Gerindra mendorong keberpihakan terhadap kontraktor lokal OAP melalui akses terhadap paket pekerjaan konstruksi skala kecil, peningkatan kapasitas usaha, pendampingan manajemen, serta kemudahan akses permodalan.
Terkait keamanan dan sosial masyarakat, Fraksi Gerindra meminta peningkatan patroli keamanan di wilayah rawan kriminalitas serta penguatan perlindungan anak melalui pendekatan keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat
.
Fraksi Gerindra juga merekomendasikan pemanfaatan rumah rehabilitasi di SP IV Kilometer 8 sebagai pusat rehabilitasi anak usia sekolah yang mengalami ketergantungan zat adiktif, serta penyusunan regulasi daerah untuk mendukung perlindungan anak dan pencegahan penyalahgunaan zat berbahaya
.
Di bidang ekonomi masyarakat, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah memfasilitasi kemitraan petani, nelayan, peternak, UMKM, dan kelompok usaha OAP dengan perusahaan penyedia jasa katering seperti Pangansari agar produk lokal masuk dalam rantai pasok industri di Kabupaten Mimika.
Fraksi Gerindra menyatakan penerimaan terhadap LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penetapan. Namun, seluruh komitmen perbaikan diminta menjadi prioritas pemerintah daerah dan dievaluasi secara berkala. (*)
