Kejar Target Eliminasi TBC 2030, Pemkab Mimika Dorong Kerja Lintas Sektor
TMKInfo.Id — Pemerintah Kabupaten Mimika mulai mematangkan langkah pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) sebagai bagian dari upaya mengejar target eliminasi Tuberkulosis (TBC) pada 2030.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, menegaskan keberadaan TP2TB nantinya harus diikuti dengan langkah konkret. Ia mengingatkan agar pembentukan tim tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Ananias saat membuka pertemuan persiapan pembentukan TP2TB Kabupaten Mimika yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis, (17/9/2026)
“Pembentukan tim harus menghasilkan kerja nyata percepatan penanggulangan TBC, bukan hanya menjadi tim administratif yang berhenti pada pembentukan dan penerbitan SK,” kata Ananias.
Ia menjelaskan, persoalan TBC memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, kondisi lingkungan, sosial ekonomi, kepadatan dan kelayakan tempat tinggal, pola perilaku, mobilitas masyarakat hingga dampak terhadap produktivitas menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya menekan penyebaran TBC.
Atas dasar itu, Ananias mendorong adanya keterlibatan berbagai pihak dalam TP2TB, mulai dari perangkat pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, TNI-Polri, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat hingga media.
“Ini bukan pekerjaan satu instansi. Kita harus kerja bersama,” ujarnya.
TP2TB Harus Punya Target dan Pembagian Kerja
Ananias meminta tim yang dibentuk nantinya tidak berjalan tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki peran dan tanggung jawab yang terukur dalam mendukung program penanggulangan TBC.
Ia mendorong agar TP2TB dilengkapi dengan indikator kinerja, target, jadwal pelaksanaan, mekanisme pelaporan serta evaluasi secara berkala.
“Jangan bekerja secara parsial atau masing-masing sesuai dengan egonya masing-masing,” kata dia.
Ia juga menilai strategi penanganan TBC di Mimika harus menyesuaikan karakteristik wilayah. Pendekatan di kawasan perkotaan, menurutnya, tidak bisa disamakan dengan distrik dan kampung, termasuk wilayah pesisir serta daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan kesehatan.
Begitu pula dengan masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, yang membutuhkan pola intervensi dan pemantauan tersendiri.
Penemuan Kasus Harus Lebih Aktif
Selain memperkuat pelayanan terhadap pasien, Ananias menyoroti pentingnya penemuan kasus secara aktif. Pemerintah dan petugas kesehatan diharapkan tidak hanya menunggu masyarakat datang untuk memeriksakan diri.
Pelacakan terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC juga dinilai penting agar potensi penularan dapat diketahui lebih cepat.
Namun, Ananias mengingatkan bahwa menemukan penderita bukan berarti tugas penanggulangan telah selesai. Pasien harus mendapatkan pendampingan selama menjalani pengobatan hingga dinyatakan sembuh.
Ia menceritakan pengalaman seorang rekannya yang pernah menjalani pengobatan TBC. Obat yang diberikan justru tidak dikonsumsi hingga menumpuk di bawah tempat tidur dan pada akhirnya pasien tersebut meninggal dunia.
“Bagaimana kita mendampingi pasien itu sampai sembuh, ini yang paling penting,” katanya.
Karena itu, ia meminta agar program penanggulangan tidak berhenti pada pemberian obat. Kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan harus dipastikan untuk mencegah munculnya kembali penularan di lingkungan sekitar.
“Jangan hanya mengobati pasien, tetapi putus rantai penularan. Pastikan tidak ada pasien yang putus pengobatan,” ujarnya.
Distrik dan Kampung Diminta Terlibat
Ananias juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah distrik dan kampung dalam pelaksanaan program. Menurut dia, persoalan kesehatan masyarakat banyak ditemukan langsung di tingkat komunitas sehingga penanganannya tidak efektif apabila seluruh intervensi hanya dilakukan dari tingkat kabupaten.
“Kita yang ada di kabupaten tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan distrik dan kampung. Perlu kolaborasi,” kata Ananias.
Selain memperluas keterlibatan pihak terkait, ia meminta pengelolaan data TBC diperkuat. Data yang akurat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kasus, capaian program, kendala pelaksanaan hingga kebutuhan intervensi di lapangan.
Data tersebut juga harus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program.
“Libatkan semua elemen supaya kita kerja keroyokan, bukan parsial,” ujarnya.
Pertemuan persiapan pembentukan TP2TB Kabupaten Mimika tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Golfried Maturbongs, bersama sejumlah OPD terkait.
Ananias menambahkan, upaya percepatan penanggulangan TBC perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, program kesehatan dapat berjalan beriringan dengan agenda pembangunan lainnya dan tidak berdiri sebagai program sektoral semata.
Menurutnya, pencapaian target 2030 membutuhkan kerja bersama yang memiliki target, pembagian tugas dan evaluasi yang jelas hingga menyentuh masyarakat di distrik dan kampung.
Dengan demikian, pembentukan TP2TB diharapkan menjadi awal dari kerja nyata penanggulangan TBC di Mimika, bukan sekadar pembentukan struktur organisasi melalui penerbitan surat keputusan. (*)
