Penghargaan Koperasi Tak Sejalan dengan Kondisi Lapangan, Fraksi Gerindra DPRK Mimika Desak Evaluasi
TMKInfo.Id – Mimika
Fraksi Gerindra DPRK Mimika mempertanyakan pemberian penghargaan Koperasi Awards kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UKM. Penghargaan tersebut dinilai belum mencerminkan kondisi riil pengelolaan koperasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat di tingkat kampung.
Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, mengatakan penghargaan tidak boleh hanya menjadi simbol keberhasilan administratif, sementara fungsi utama koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan koperasi harus dilihat dari manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat, bukan hanya dari capaian laporan maupun penghargaan tingkat nasional.
“Pemberian penghargaan Koperasi Awards di Jakarta kepada Pemkab Mimika, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, sangat kontradiktif dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung. Fraksi Gerindra mempertanyakan apa urgensi dari penghargaan tersebut ketika fungsi utama koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat di Mimika justru tidak berjalan,” kata Elinus, Kamis (20/8/2026)
Fraksi Gerindra juga menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sebelumnya diresmikan Menteri Koperasi di Kampung Atuka sebagai salah satu program percontohan.
Menurut Fraksi Gerindra, keberhasilan sebuah koperasi tidak dapat berhenti pada momentum peresmian, tetapi harus dibuktikan melalui pendampingan, penguatan kelembagaan, akses permodalan, serta keberlanjutan usaha masyarakat.
“Kehadiran Menteri Koperasi di Kampung Atuka beberapa waktu lalu untuk meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang sebagai percontohan nasional, pada kenyataannya hanyalah panggung seremonial belakangan ini. Setelah acara selesai dan kamera mati, pembinaan berkelanjutan, pendampingan usaha, serta akses permodalan bagi masyarakat pesisir di Atuka sama sekali tidak menunjukkan hasil yang konkret,” tegasnya.
Elinus juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika tidak hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan, tetapi fokus memperbaiki kondisi koperasi di lapangan.
Menurutnya, masih terdapat koperasi yang belum berjalan secara produktif dan belum mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi anggotanya.
“Koperasi di Mimika tidak boleh hanya hidup di atas kertas laporan atau panggung penghargaan mewah di Jakarta. Kami mendesak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika untuk fokus menyelesaikan persoalan mendasar,” kata Elinus
Langkah yang harus dilakukan, lanjutnya, yakni memperkuat kelembagaan koperasi, menghadirkan pendampingan nyata di tingkat kampung, serta memastikan program pemerintah pusat seperti KDMP benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra sekaligus ketua komisi IV itu juga mempertanyakan indikator yang digunakan pemerintah daerah dalam menilai keberhasilan pembinaan koperasi di Mimika.
Menurutnya, penghargaan seharusnya berbasis dampak nyata (impact driven), bukan hanya berdasarkan kegiatan administratif atau keberhasilan menyelenggarakan program.
“Penghargaan di Jakarta tidak bisa menutupi fakta bahwa keberadaan koperasi di berbagai distrik dan kampung di Kabupaten Mimika belum menunjukkan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara signifikan,” demikian pernyataan Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra menegaskan pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan koperasi agar keberadaan koperasi tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi benar-benar menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat Mimika. (*)
