Ratusan Mahasiswa Serbu DPRK Mimika, Sampaikan 27 Tuntutan

MIMIKA, TMKInfo.id — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Timika se-Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Senin (31/8/2026).

Massa aksi sebelumnya berkumpul di dua titik, yakni Bundaran Timika Indah dan kawasan Pasar SP2. Selanjutnya, peserta aksi bergerak menuju Gedung DPRK Mimika dan tiba sekitar pukul 11.00 WIT.

Setibanya di lokasi, massa kemudian menyampaikan orasi secara bergantian dengan membawa sejumlah tuntutan terkait berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua, khususnya Kabupaten Mimika.

Koordinator Umum Solidaritas Mahasiswa-Mahasiswi Mimika se-Indonesia, Maksimus Wamenereyau mengatakan aksi tersebut merupakan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sikap dan mendorong pemerintah agar serius menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Ini pertemuan pertama, tapi bukan yang akhir. Kamu akan bosan dengan kita mahasiswa nanti besok di Mimika,” kata Maksimus saat membacakan pernyataan sikap di halaman Gedung DPRK Mimika.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengangkat tema “Usut Tuntas Pelanggaran HAM di Seluruh Tanah Papua”. Mereka menilai persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan erat dengan berbagai persoalan lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, keamanan serta perlindungan terhadap masyarakat adat.

Maksimus mengatakan pihaknya menyampaikan 27 tuntutan kepada pemerintah yang mencakup berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, hingga persoalan keamanan dan lingkungan.

Di bidang ketenagakerjaan, mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab terhadap tingginya angka pengangguran Orang Asli Papua (OAP), memperjelas Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Mimika serta meningkatkan upah buruh.

Mahasiswa juga mendesak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemantauan terhadap kenaikan harga bahan pokok serta peredaran barang kedaluwarsa. Selain itu, mereka meminta pemerintah segera mengesahkan regulasi terkait kearifan lokal dan pangan lokal masyarakat adat Papua serta menghentikan praktik monopoli perdagangan yang merugikan masyarakat asli Papua.

Dalam sektor pendidikan, mahasiswa mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan serta meminta Pemerintah Kabupaten Mimika bersama YPMAK tidak membatasi kuota beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Orang Asli Papua.

Mereka juga mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan PT Freeport Indonesia untuk membangun kampus berskala internasional khusus bagi Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika serta memberikan jaminan terhadap hak pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Di bidang masyarakat adat dan lingkungan hidup, mahasiswa mendesak pemerintah menyelesaikan konflik horizontal di Mimika, melakukan audit terhadap pengelolaan dana rehabilitasi lingkungan serta menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak terhadap hutan adat, hutan keramat, hutan sagu, sungai dan wilayah masyarakat adat.

Selain itu, mahasiswa meminta Dinas Kelautan memperhatikan kondisi nelayan lokal di pesisir Mimika serta membatasi aktivitas kapal besar yang masuk ke wilayah tangkapan nelayan tradisional.

Terkait persoalan Kapiraya, mahasiswa meminta pemerintah menyelesaikannya sebagai persoalan tapal batas wilayah dan tidak diarahkan menjadi isu politik maupun konflik horizontal.

Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pengusutan terhadap dugaan pelanggaran HAM, penghentian kekerasan terhadap masyarakat sipil, perlindungan masyarakat adat, penghentian diskriminasi terhadap Orang Asli Papua serta penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di tanah Papua.

Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait evaluasi Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua, pengesahan regulasi perlindungan masyarakat adat, hingga sejumlah tuntutan nasional lainnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mengatakan pihaknya akan mengundang Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

“Kami berencana akan panggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini,” kata Primus.

Menurutnya, pertemuan tersebut penting agar pemerintah daerah dan unsur terkait dapat bersama-sama membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.

Ia menegaskan DPRK Mimika akan menjadi ruang untuk mempertemukan seluruh pihak terkait guna mencari langkah penyelesaian terhadap aspirasi yang disampaikan.

Aksi Solidaritas Mahasiswa Timika se-Indonesia tersebut menjadi gambaran masih kuatnya perhatian mahasiswa terhadap isu kesejahteraan, keamanan, perlindungan masyarakat adat serta persoalan kemanusiaan di Kabupaten Mimika. (*)