Fraksi Eme Neme Yauware Terima LKPJ Bupati Mimika, Soroti Air Bersih dan Layanan Kesehatan
TMKINFO.ID – Mimika
Fraksi Eme Neme Yauware DPRK Mimika menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika, Kamis (30/7/2026).
Anggota Fraksi Eme Neme Yauware, Darwin Kurnia Rombe, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika atas tanggapan dan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi. Namun, fraksi menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah.
Dalam sektor kesehatan, Fraksi Eme Neme Yauware mengapresiasi rencana pemerintah menambah layanan spesialis dan subspesialis serta pemanfaatan Puskesmas untuk mengurangi antrean di Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD Mimika. Fraksi mendorong agar beberapa Puskesmas strategis dapat menerapkan pelayanan 24 jam guna memperkuat layanan kesehatan tingkat pertama.
Fraksi juga menyoroti sistem penempatan tenaga medis yang dinilai belum optimal. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan diminta melakukan evaluasi dan pemetaan ulang distribusi tenaga kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan RSUD, Puskesmas perkotaan, serta fasilitas kesehatan di wilayah pesisir dan pedalaman.
Terkait pengentasan kemiskinan, Fraksi Eme Neme Yauware mengapresiasi pembentukan tim khusus dan upaya pemadanan data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah diminta memastikan koordinasi dan validasi data berjalan secara berkelanjutan.
Dalam rekomendasi strategisnya, Fraksi Eme Neme Yauware kembali menyoroti persoalan air bersih yang belum terselesaikan. Pemerintah daerah didorong menyusun masterplan pengelolaan air bersih terpadu, mengevaluasi jaringan distribusi, serta menyediakan anggaran prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pada sektor ekonomi, fraksi menilai program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih perlu diperkuat, khususnya bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP), termasuk suku Amungme dan Kamoro.
Pemerintah diminta melakukan validasi data UMKM OAP, mengevaluasi keberhasilan program, serta meningkatkan pelatihan dan pembinaan usaha secara berkelanjutan.
Darwin Kurnia Rombe mengatakan Fraksi Eme Neme Yauware akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dengan mendukung program yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif.
Fraksi berharap seluruh rekomendasi DPRK menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
