Delapan Fraksi DPRK Mimika Terima LKPJ Bupati 2025, Soroti Serapan Anggaran dan Pelayanan Publik
TMKINFO.ID – Mimika, Papua Tengah
Delapan fraksi DPRK Mimika menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II, Kamis (30/7/2026).
Penerimaan LKPJ tersebut disampaikan melalui pandangan akhir fraksi setelah DPRK mencermati dokumen laporan serta mendengarkan penjelasan Pemerintah Kabupaten Mimika pada rapat sebelumnya.
Meski menerima LKPJ, seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi, terutama terkait peningkatan tata kelola pemerintahan, percepatan realisasi anggaran, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Turut hadir Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong, jajaran OPD, Forkopimda, dan pihak terkait.
Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi Iwan Anwar mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang mencapai 98,23 persen. Namun, fraksi tersebut menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah OPD dan meminta pemerintah memperbaiki perencanaan serta pengendalian program.
Fraksi PKB juga menerima LKPJ dengan catatan terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). PKB mendorong adanya evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program agar anggaran lebih maksimal dirasakan masyarakat.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi APBD dan dana Otsus. Berdasarkan evaluasi fraksi, realisasi APBD hingga Juli 2026 masih berada pada angka 27,4 persen dengan progres fisik sekitar 35 persen. PDIP meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum mampu mempercepat pelaksanaan program.
Fraksi Demokrat mendorong peningkatan realisasi belanja daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan evaluasi kinerja OPD, transparansi pengelolaan dana Otsus, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya peningkatan tenaga kerja lokal, pelatihan bagi Orang Asli Papua (OAP), ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur wilayah pesisir dan pedalaman, serta perlindungan anak.
Fraksi Eme Neme Yauware memberikan perhatian pada sektor air bersih dan kesehatan. Fraksi ini meminta pemerintah menyusun rencana pengelolaan air bersih serta memperbaiki sistem pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil.
Sementara Fraksi Rakyat Bersatu mendorong percepatan penyelesaian tapal batas, peningkatan pemanfaatan dana Otsus, penguatan tenaga kesehatan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pembaruan data penerima bantuan sosial.
Adapun Kelompok Khusus DPRK Mimika merekomendasikan pemanfaatan SiLPA untuk pembangunan SMK di setiap distrik serta mendorong percepatan penetapan Sekretaris Daerah definitif dari kalangan Orang Asli Papua.
Seluruh rekomendasi fraksi tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi resmi DPRK Mimika kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Mimika. (*)
TMKINFO.ID — Cepat, Akurat, Terpercaya
